Tranformasi Birokrasi, dan Ekonomi Inklusif Jadi Agenda Utama RPJPD Batu Bara 2025-2045

  • Bagikan
Musrenbang RPJPD Batu Bara 2025-2045 (DocdiskominfoBB)

Batu Bara | membaranews.com

Pemkab Batu Bara mengarahkan fokus kebijakan pada transformasi reformasi birokrasi, pembangunan manusia, pelayanan dasar, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Langkah ini dipetakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2045.

Perumusan RPJPD tersebut digelar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) RPJPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2045 , di Aula Kantor Bupati Batu Bara, Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Lima Puluh, Selasa (23/04/2024).

Visi yang diangkat dalam forum ini adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Batu Bara yang cerdas, tangguh, maju, berbudaya, berkeadilan, dan berkelanjutan.”

Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara, Nizhamul, S.E. M.M., yang diwakili oleh Asisten II Bambang Hadisuprapto, dalam sambutannya menjelaskan bahwa tujuan MUSRENBANG adalah untuk membahas rancangan RPJPD kabupaten/kota terkait visi, misi, isu strategis, atau permasalahan pembangunan daerah, serta arah kebijakan jangka panjang daerah.

Bambang menyatakan, “pemkab Batu Bara fokus merumuskan permasalahan dan isu strategis, visi dan misi, serta arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah selama kurun waktu 20 tahun ke depan dari tahun 2025 hingga 2045,” tuturnya

Tak hanya itu, Musrenbang RPJPD juga merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.

Berdasarkan data Bapelitbangda Batu Bara, capaian pembangunan jangka panjang Kabupaten Batu Bara hasil evaluasi RPJPD 2005-2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam pendapatan perkapita setiap tahunnya.

Pada tahun 2011, pendapatan perkapita di Kabupaten Batu Bara meningkat secara signifikan menjadi 44.325,91 ribu dari 24.652,11 ribu.

Dalam upaya mencapai visi Kabupaten Batu Bara yang maju dan berdaya saing, Bambang menekankan pentingnya saran, masukan, dan inovasi dari berbagai pihak.

“Diharapkan semua pimpinan dan aparatur di perangkat daerah serta seluruh stakeholder berperan aktif”, Ucap Bambang.

Lanjutnya, “Dengan demikian, penyelenggaraan pembangunan tahun 2025-2045 akan lebih terarah, terukur, dan menyentuh masyarakat serta dapat menjawab isu-isu strategis, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat,” tutup Bambang. (S)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *