Tahun 2021, Tebing Tinggi Terima Penghargaan Sertifikasi Tanah Terbanyak Dari KPK

  • Bagikan
Wali Kota Tebingtinggi Umar Z.Hasibuan menerima penghargaan Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah Terbanyak Tahun 2021 dari KPK. (Foto : Istimewa)

membaranews.com (Tebing Tinggi)

 

Wali Kota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan didampingi Sekretaris Daerah Muhammad Dimiyathi dan Inspektur Kota Kamlan Mursyid menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sertifikasi tanah pemerintah daerah terbanyak tahun 2021.

Penghargaan diserahkan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata diterima langsung Wali Kota Tebingtinggi pada Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan Pemerintah Daerah se-Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Rabu (23/2/2022).

Penghargaan diberikan KPK kepada Pemko Tebingtinggi sebagai bentuk apresiasi program pemberantasan korupsi terintegritas di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

Sementara itu Pemprov Sumut menerima apresiasi dari KPK dengan kategori Pemerintah Daerah dengan Skor Indeks Pencegahan Korupsi (IPK/MCP) tertinggi tahun 2021. Nilai MCP Sumut naik 3,15% dari tahun 2020 yang mencapai 88,54%.

Alexander mengatakan, MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan KPK untuk memudahkan monitoring dalam rangka pencegahan korupsi. MCP telah ditetapkan sebagai indeks pencegahan korupsi. Di Sumut ada 16 daerah nilai capaiannya di atas 80%. Pemerintah dengan capaian nilai MCP yang tinggi akan menerima dana insentif daerah.

“Standar kami itu 80% skornya, kalau di atas 80, kita sudah berhasil mengupayakan agar ada insentif dari Kemenkeu,” kata Alexander.

MCP berkaitan delapan sektor titik rawan korupsi, diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa.

Alexander mengatakan, dengan baiknya nilai MCP maka paling tidak masyarakat akan mendapatkan pelayanan publik yang baik,termasuk perizinan yang dipersulit hingga pengadaan barang dan jasa sudah sesuai ketentuan.

Ada penelitian membuktikan bahwa tingginya MCP mempengaruhi masuknya investasi yang besar ke satu daerah.

Tingginya nilai MCP tergantung pada komitmen kepala daerah. Menurutnya kepala daerah memiliki wewenang yang besar untuk mewujudkan hal tersebut.

“Kuncinya komitmen, anda punya wewenang, kami akan bantu untuk meningkatkan skor MCP ini,” ujar Alexander. (HL)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *