Pemprov Sumut Dorong Pemutakhiran Indeks Desa Percepat Desa MandiriPemprov Sumut Dorong Pemutakhiran Indeks Desa Percepat Desa MandiriPemprovSumutDorongPemutakhiranIndeksDesaPercepatDesaMandiri

Medan I membaranews.com

Pemprov Sumut terus mendorong pemerintah kabupaten/kota mempercepat pemutakhiran Indeks Desa sebagai dasar untuk meningkatkan jumlah Desa Mandiri sekaligus menekan jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal di Sumut.

"Data Indeks Desa salah satu dasar dalam memotret kondisi dan perkembangan desa sehingga pembangunan dan kebijakan yang diberikan tepat sasaran,"kata Plt Kepala Dinas PMD Dukcapil Sumut Muhammad Suib pada Konferensi Pers di Kantor Gubernur, Jumat (28/8/2026).

Indeks Desa digunakan untuk memotret performa desa melalui enam dimensi, yakni Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi, Lingkungan, Aksesibilitas, dan Tata Kelola. Indeks tersebut juga menjadi tolok ukur kemajuan dan kemandirian desa serta salah satu dasar dalam penyaluran dana desa.

Gubernur Bobby Nasution tidak ingin masih ada desa di Sumut yang berstatus tertinggal maupun sangat tertinggal. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa (Kepmendes) Nomor 342 Tahun 2025, Sumut memiliki 5.417 desa, terdiri atas 364 Desa Mandiri, 1.296 Desa Maju, 2.529 Desa Berkembang, 707 Desa Tertinggal, dan 521 Desa Sangat Tertinggal.

Jumlah Desa Mandiri meningkat 196 desa dibandingkan tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan. Pemprov terus mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk terus meningkatkan status desa melalui pemutakhiran data dan pendampingan yang berkelanjutan.

Suib bertemu sejumlah kepala daerah di Nias dan meyakinkan aparatur desa agar aktif melakukan penginputan Indeks Desa.Setiap desa nantinakan mendapatkan label berdasarkan tingkat perkembangannya, apakah berstatus Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, Sangat Tertinggal.

Data tersebut menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa.

“Janganlah tertinggal terus. Pembangunan yang tepat sasaran dimulai dari data yang benar. Jika data kuat, kebijakan pun akan tepat, dan hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa,” ujarnya.(Rul/R)