membaranews.com-(Medan)
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengukuhkan 29 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kabupaten/kota. TPAKD diharapka. bekerja dengan nyata, mendorong percepatan pemulihan perekonomian daerah masa Pandemi Covid-19.
Pandemi Covid-19 berdampak pada banyak sektor, sektor ekonomi melemah akibat daya beli masyarakat menurun. Perlu berbagai upaya dan memperluas akses keuangan masyarakat, salah satunya dengan pembentukan TPAKD.
29 TPAKD yang dikukuhkan l Asahan, Batubara, Dairi, Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Batu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padanglawas, Pakpak Bharat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, Binjai, Gunungsitoli, Medan, Padangsidimpuan, Pematangsiantar, Sibolga dan Tanjungbalai.
“Dengan pengukuhan ini, TPAKD bergerak secara konkrit, terutama pada masa pandemi demi menggerakkan ekonomi rakyat, maksimalkan potensi wilayah masing-masing,” kata Wdy Rahmayadi usai pengukuhan TPAKD Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (20/10/2020).
Gubernur Ketua Pengarah TPAKD Sumut mengharapkan pemerintah kabupaten/kota tetap optimis keluar dari kesulitan ini, dengan terus mengoptimalkan potensi wilayah masing-masing. Sehingga perekonomian daerah yang cenderung menurun beberapa waktu terakhir dapat segera kembali pulih.
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tirta Segara mengapresiasi pembentukan 29 TPAKD di Sumut. Karena ini merupakan pembentukan TPAKD yang terbanyak di Indonesia.
Telah terbentuk 197 TPAKD, dari 32 TPAKD tingkat provinsi dan 165 tingkat kabupaten/kota. “TPAKD di Sumut merupakan terbanyak ,” ujar Tirta.
OJK berkomitmen memperluas akses keuangan di Indonesia. Namun tidak bisa dilakukan satu pihak Perlu sinergi dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia dan industri jasa keuangan.OJK sedang melaksanakan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020.
“Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui inklusi keuangan hanya dapat dicapai dengan sinergi dan kerjasama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Tirta.(rul)
