membaranews.com-(Batubara)
Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Batu Bara tidak menghargai pemanggilan Komisi II DPRD Batu Bara dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan empat elemen masyarakat yakni Himpunan Mahasiswa Pemuda Batu Bara ( HIMADARA), PNTI, HNSI dan ANKM Indonesia, Jumat (28/08/2020).
Rapat dibuka oleh Ketua Komisi II, Ali Hatta dihadiri Anggota Komisi II Fraksi PAN, Chairul Bariah pukul 14:15 WIB. Sesaat setelah rapat dibuka, Ali Hatta mempersilahkan Pemohon RDP yaitu HIMADARA untuk menyampaikan pokok-pokok yang melatarbelakangi permohonan untuk menyelenggarakan RDP bersama Dinas Perikanan.
“Terimakasih saya ucapkan kepada pimpinan yang telah memberikan ruang dan tempat untuk menggelar RDP guna membahas persoalan nelayan Batu Bara diantaranya soal Kartu Nelayan dan Kartu Asuransi Nelayan sebagai jaminan perlindungan yang harus dipenuhi oleh negara.
Namun kami sangat menyesalkan Dinas Perikanan Batu Bara tidak memiliki data sama sekali sejak kabupaten ini berdiri”, kata Ketua Umum PP HIMADARA Suib Wijaya.
Namun, dalam RDP yang diselenggarakan Komisi II akhirnya diundur karena Dinas Perikanan Batu Bara yang dikepalai Plt Kadis Perikanan Anthoni tidak hadir.
Yang hadir kami lihat dari DPD ANKM, HNSI, PNTI dan para wartawan. Tapi perwakilan Dinas Perikanan tidak hadir. Tolong RDP dijadwal ulang. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat saja tidak dihargai, apalagi rakyat, tegas Suib Wijaya.
Sebagai pimpinan RDP, Ali Hatta menjelaskan kepada PP HIMADARA bahwa pihak DPRD sudah jauh-jauh hari melayangkan surat kepada Bupati untuk menghadirkan unsur Dinas Perikanan Batu Bara agar mengikuti RDP yang akan dilaksanakan.
“Mohon maaf sebelumnya untuk PP HIMADARA sebagai pemohon RDP dan para peserta undangan RDP bahwa sekali lagi kami tegaskan kami sudah melaksanakan administrasinya, melayangkan surat langsung kepada Bupati Batu Bara dan ditembuskan ke Sekda untuk menghadirkan Dinas Perikanan.Tapi kita telah menunggu namun tak kunjung datang”, ujar Ali Hatta dari Fraksi Partai Golkar ini.
Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi maka akan ada pemanggilan kedua yang akan kita lakukan. Namun kita ikuti prosedur itu di tanggal 3 september nanti kita akan bahas di rapat internal Komisi II, tegas Ali Hatta.
Menyikapi soal ketidakhadiran Dinas Perikanan, Fadhli Mahsan utusan DPD ANKM Indonesia Kabupaten Batu Bara yang hadir bersama Sekretaris DPD ANKM Kabupaten Batu Bara M. Adam Malik menyayangkan sikap tidak bertanggungjawab yang dipertontonkan Dinas Perikanan sebagai dalam RDP.
“Kami kecewa dan menyesali ketidakhadiran Dinas Perikanan guna membuka tabir kekalutan problem yang terus dihadapi oleh nelayan seperti soal Kartu Nelayan dan Kartu Asuransi Nelayan Batu Bara, ujar Fadhli.
Menurut Fadhli, tidak hadirnya perwakilan Dinas Perikanan menunjukkan rasa takut bahkan ingin lari dari persoalan. “Itulah asumsi kami,” tegas Fadhli kepada wartawan di gedung dewan.
DPD ANKM-I menilai Dinas Perikanan tidak peduli terhadap jaminan perlindungan nelayan. Sejatinya, 13 tahun sudah Kabupaten Batu Bara berdiri namun kinerja Dinas Perikanan tidak kelihatan.
“Kita bisa lihat dan dengar sama-sama bahwa anggaran untuk mendata nelayan itu nggak sedikit. Bayangkan saja pemekaran kabupaten itu tahun 2007, sampai tahun 2020 ini, data nelayan tak bisa dihadirkan, tidak punya database nelayan.
Sangat menggelitik dan lucu birokrasi di Pemkab Batu Bara. Untung kita tidak mendiamkan ini semakin lama, kalau kita biarkan maka apa yang terjadi”, kata Fadhli.
Saat dikonfirmasi langsung kepada Plt Kadis Perikanan Batu Bara Anthoni terkait ketidakhadiran saat RDP, dia mengatakan baru mendapatkan undangan melalui WhatsApp itu pukul 14:17 WIB sehingga tidak memungkinkan untuk mengejar waktu dan menghadiri RDP.
“Untuk rekan-rekan media, yang terjadi bahwa kami saja baru mendapatkan surat itu pukul 14. 00 dan sebelumnya kami sama sekali tidak tahu akan ada RDP yang melibatkan kami. Makanya tadi saat tahu saya langsung bergegas ke DPRD dan ternyata sudah dialihkan jadwalnya. Soal jadwalnya juga kami Dinas Perikanan belum mengetahui kapan”, ungkap Anthoni sesampainya di kantor DPRD Batu Bara.
Anthoni juga menegaskan Dinas akan kooperatif dalam persoalan data ini. “Kita akan ikuti terus dan kalau sudah tahu begini kan kami siap-siap.Tadi juga sudah saya berikan nomor ponsel saya agar kedepan langsung telpon juga bisa”, ujar Anthoni.(am)
