Gubernur Sumut Bobby Nasution memberi pengarahan pada FGD Penerapan Lima Hari Sekolah di Sumut.(Foto : Istimewa)
Medan I membaranews.com
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menerapkan lima hari sekolah tahun ajaran baru 2025.Bobby menekankan pentingnya peran orang tua pada pelaksanaan program lima harus sekolah.
Hal tersebut disampaikannya pada Focus Group Discussion (FGD) penerapan lima hari sekolah di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Jalan Diponegoro 30, Medan, Kamis (3/7/2025).
Oang tua berperan pada pengembangan karakter anak. Dari orang tua kita inginkan ada khusus sehari-dua hari peran orang tua terlibat. Namun jangan juga setelah program ini kita buat justru masuk ke bimbel semua,” kata Bobby.
Bobby mengharapkan, para Bupati dan Walikota mengkaji apakah penerapan lima hari sekolah bisa diterapkan mulai dari SD dan SMP di daerahnya.
Sebagai informasi, Pemprov Sumut hanya memiliki wewenang pada SMA, SMK dan SLB. Sementara Bupati dan Walikota memiliki wewenang pada SD hingga SMP.
“Kalau boleh ini dikaji juga apabila diterapkan dari SD sampai SMP bagaimana penerapannya, kalau sekolah lima hari apa manfaatnya,” kata Bobby.
Selain program lima hari sekolah, Bobby juga menyampaikan program sekolah gratis di Sumut. Ia meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumut menyegerakan program tersebut.
Program tersebut sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto.Bobby sedang menyiapkan program sekolah unggulan di Kepulauan Nias. Ia menargetkan lima sekolah unggulan terbangun di Sumut.
“Target kita maunya lima. Setahun satu, target kami mudah mudahan lima,” ucap Bobby.
Penerapan sekolah lima hari telah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Diantaranya Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti.
“Prinsipnya kami DPRD Sumut mendukung program baik yang dilakukan Bapak Gubernur Sumut,” kata Erni.
Dinas Pendidikan Sumut telah melakukan berbagai langkah terkait persiapan penerapan lima hari sekolah.
Mulai dari menyusun kajian akademik, melaksanakan diskusi internal dan lintas bidang, sosialisasi hingga siswa dan orang tua, melaksanakan survei publik, dan pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan. (Rul/R)