Wali Kota Medan Rico Waas menerima masukan dari Anggota DPRD Sumut berkaitan masalah infrastruktur dan penanganan banjir Kota Medan.(Foto : Kominfomdn)
Medan I membaranews.com
Wali Kota Medan Rico Waas menerima kunjungan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut Dapil Sumut I dan Sumut II di kanto Wali Kota Rabu (11/2/2026).Pertemuan membahas masalah drainase, infrastruktur jalan dan penanganan banjir.
Rico mengatakan, selama hampir satu tahun memimpin, Pemerintah Kota Medan menghadapi berbagai persoalan membutuhkan dukungan DPRD Sumut. Menurutnya, masukan dari para legislator penting karena mereka menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan.
“Kami membutuhkan masukan dari para anggota dewan yang menerima kritik dan saran masyarakat terkait jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kota Medan,” ujarnya dalam pertemuan di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan.
Dijelaskan, pada 2026 Pemko Medan menjalankan sejumlah program pembangunan, antara lain proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di TPA Terjun, pembangunan sekolah rakyat di Tuntungan, koridor BRT, program SPPG, koperasi Merah Putih, serta revitalisasi aset layanan publik seperti rumah sakit dan puskesmas.
Pemko Medan memprioritaskan peningkatan sektor kesehatan, pendidikan, pengurangan kemacetan, serta penguatan mitigasi bencana banjir melalui pembenahan drainase, sungai, jalan, dan peningkatan kapasitas BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Pemko Medan akan menindaklanjuti masukan legislatif sesuai kewenangan dan prioritas program.
Wakil Ketua DPRD Sumut H. Salman Alfarisi bersama anggota DPRD Sumut Meryl Rouli Boru Saragih, Dameria Pangaribuan, Benny Harianto Sihotang, Defry Noval Pasaribu, M. Faisal menyampaikan kesiapan mendukung Pemko Medan khusus penanganan banjir yang memerlukan koordinasi lintas wilayah dan instansi, termasuk pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS).
Para legislator mengapresiasi langkah Pemko Medan mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling). Mereka menyarankan agar pemerintah kota mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung operasional Poskamling guna memperkuat keamanan lingkungan berbasis masyarakat.(Rul/R)
