Pj Gubernur Agus Fatoni Komitmen Wujudkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Sumut.

  • Bagikan

Menpan RB Abdullah Azwar Anas memberi keterangan pers di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur Sumut.(Foto : Istimewa)

Medan I membaranews.com

Pj. Gubernur Sumut Agus Fatoni berkomitmen bekerja maksimal dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Sumut.

Hal itu disampaikan Agus Fatoni pada kegiatan “Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI Abdullah Azwar Anas Mengajar ASN Pemprov Sumut” di Aula Tengku Rizal Nurdin Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Sumut, Rabu (17/7/2024).

Kita berkomitmen untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik, reformasi birokrasi diharapkan dapat berdampak pada ekonomi dan target nasional,kata Fatoni.

Predikat reformasi birokrasi Pemprov Sumut saat ini “BB” atau sangat baik. Pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemprov Sumut memperoleh nilai B dan nilai SPBE mendapat angka 3,21.

Terdapat sejumlah upaya dilakukan guna mewujudkan hal tersebut, mulai dari peningkatan infrastuktur pelayanan publik, penerapan merit sistem hingga manajemen talenta.

Dengan besarnya luas wilayah dan rentang kendali di Sumut.tentu kita harus bekerja maksimal, bekerja bersama terus kita lakukan untuk bisa mewujudkan tujuan agar lebih cepat terlaksana, ucap Fatoni.

Fatoni berkomitmen siap berkolaborasi dengan semua pihak guna mewujudkan reformasi birokrasi. Selain itu, kerja keras dan cerdas juga diperlukan guna mencapai target.

Kita harus singsingkan lengan, tidak boleh lengah, karena banyak target yang dicapai maka kita harus kerja keras dan kerja cerdas,sebut Fatoni.

Fatoni juga mengajak seluruh ASN di Sumut untuk mendukung PON sehingga Sumut mampu menjadi tuan rumah yang baik.

Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa langkah mesti dilakukan untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Diantaranya, perbaikan tumpang tindih pekerjaan, penyederhanaan proses layanan kepegawaian, manajemen kinerja, pembagian kewenangan, hingga penyederhanaan jabatan agar birokrasi lincah.

Selain itu, Menpan RB menyoroti pentingnya realisasi digitalisasi namun harus dipahami digitalisasi bukan persoalan teknologi melainkan persoalan kepemimpinan.

“Digitalisasi bukan problem teknologi tapi problem leadership dan politik,” kata Azwar pada acara dihadiri Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Mochamad Hasan, Kajati Sumut Idianto,SH, Wakapolda Sumut Rony Samtana, Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho dan OPD Pemprov Sumut.(Rul)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *