Kabid Aplikasi Informatika Diskominfo Sumut Ahmad Maulana menjelaskan pengembangan berbagai aplikasi pelayanan publik terintegrasi.(Foto : Istimewa)
Medan I membaranews.com
Tahun 2026, Pemprov Sumut menargetkan realisasi digitalisasi pelayanan publik tahun 2026. Melalui program Cepat, Responsif, Handal dan Solutif (CERDAS), Pemprov Sumut akan menghadirkan satu portal terpadu yang mengintegrasikan seluruh layanan publik serta penyediaan internet gratis di ruang publik di berbagai kota dan kabupaten.
Digitalisasi pelayanan publik merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut yang sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, dan teknologi.
“Kita harus melaksanakan transformasi digital. Ini menjadi tantangan bagi kita karena masih ada wilayah yang belum terjangkau internet, seperti di Nias. Melalui program CERDAS, kita akan mempercepat pelayanan publik berbasis digital di seluruh Sumut,” kata Sekretaris Dinas Kominfo Sumut Achmad Yazid Matondang dalam konferensi pers di Kantor Gubernur, Kamis (9/10/2025).
Kabid Aplikasi Informatika Diskominfo Sumut T Ahmad Maulana menjelaskan program CERDAS diwujudkan melalui pengembangan berbagai aplikasi digital yang solutif. Saat ini, tercatat 31 aplikasi layanan publik yang akan diintegrasikan ke dalam satu platform terpadu berbasis web dan aplikasi mobile.
“Portal ini akan menghubungkan berbagai layanan publik seperti kesehatan, perizinan, pajak daerah sehingga masyarakat bisa mengakses semua layanan cukup dari satu pintu,” ujar Maulana.
Untuk mendukung keterjangkauan layanan digital, Pemprov Sumut juga menjalankan program penyediaan internet gratis di ruang publik. “Tahun 2026, akan dibangun instalasi di delapan kota, yakni Medan, Binjai, Tebingtinggi, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Padangsidimpuan, Sibolga, Gunungsitoli. Program ini terus diperluas hingga 2030, agar seluruh 33 kabupaten/kota memiliki akses internet gratis.
Maulana mengungkapkan, dari total 6.113 desa di Sumut, sebanyak 5.662 desa atau sekitar 92,67% sudah terjangkau sinyal 4G. Namun, masih ada 62 desa yang berada dalam kondisi blank spot (0% sinyal 4G) dan 59 desa dengan sinyal sangat lemah (kurang dari 30%). “Kesenjangan inilah yang menjadi prioritas untuk diselesaikan,” ujarnya.
Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Sumut Rismawati Simanjuntak, menegaskan digitalisasi pelayanan publik harus diimbangi dengan keamanan siber yang kuat.
Ruang siber adalah ruang pertahanan yang baru dan ini menjadi konsern Pemprov Sumut.Program penguatan program siber dengan membentuk tim tanggap insiden siber Sumut.
Saat ini Tim Tanggap Insiden Siber di Sumut sudah terbentuk 100% di provinsi dan kabupaten/kota. “Tim ini melakukan pemantauan dan monitoring sistem aplikasi website yang ada di lingkup provinsi Sumut. Kalau ada insiden siber kita langsung lakukan mitigasi, kemudian melokalisir kejadian, melacak penyebabnya, lalu melakukan penanganan dan setelah itu pemulihan.
Selanjutnya, kita akan mengambil langkah strategis apa yang dapat mencegah agar insiden tersebut tidak terulang kembali,”sebutnya.(Rul/R)
