Kepala Dinas Sosial Asren Nasution menjelaskan program Sekolah Rakyat pada konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut.(Foto : Istimewa)
Medan I membaranews.com
Pemprov Sumut terus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Program ini diyakini dapat mengentaskan kemiskinan di Sumatera Utara melalui jalur pendidikan.
Kepala Dinas Sosial Sumut Asren Nasution mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas 4 Maret 2025, agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat dimulai pada periode 2025–2026.
“Bapak Presiden telah memberikan arahan dalam rapat terbatas (Ratas) pada 4 Maret 2025 agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat dilaksanakan pada tahun 2025-2026,” kata Asren Nasution pada konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Senin (13/10/2025).
Asren mengatakan, target SR ditetapkan 100 sekolah dengan jumlah murid setiap satu sekolah sebanyak 1.000 orang. Sekolah ini berkonsep asrama yang berdiri di atas lahan seluas 5-10 hektare dan diperuntukkan bagi jenjang pendidikan SD, SMP, SMA.
Daerah juga diamanahkan untuk membentuk Satuan tugas (Satgas) Sekolah Rakyat.Gubernur Sumut, sudah mengeluarkan SK No. 188.44/321/KPTS/2025 tentang Satgas Pembentukan Sekolah Rakyat di Provinsi Sumut yang diketuai Sekretaris Daerah Provinsi Sumut dengan melibatkan seluruh OPD untuk berkoordinasi dan berkolaborasi.Sumut bahkan telah menjadi percontohan bagi provinsi lain yang masih belum membentuk Satgas Sekolah Rakyat.
“Tahun ini (2025) Sekolah Rakyat sudah dimulai di sejumlah tempat, menggunakan aset Kemensos, Pemda, Perguruan Tinggi dan aset pemerintah lain. Tujuan Sekolah Rakyat untuk membentuk agen perubahan pada keluarga miskin,” ujar Asren.
Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin, memiliki prestasi akademik unggul atau mereka yang mengalami putus sekolah dan mendapatkan izin orangtua untuk bersekolah di asrama.
Namun anak yang dapat mengikuti sekolah rakyat harus memenuhi kriteria Desil 1 dan 2. Desil adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Kategori Desil 1 pengeluaran per kapita/bulan lebih kecil dari Rp.500 ribu, dikategorikan sangat miskin, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, tinggal di daerah terpencil, rumah tak layak dan rentan gizi buruk.
Desil 2 pengeluaran per kapita/ bulan kurang lebih Rp.600-Rp700 ribu kategori miskin, masih kesulitan memenuhi makanan bergizi, pekerjaan informal kasar, dan akses pendidikan/kesehatan rendah.
“Untuk kategori Desil 1 dan Desil 2, kalau ditemukan di lingkungan sekitar ada anaknya yang tidak sekolah atau putus sekolah dapat dilaporkan ke UPT Dinsos terdekat agar dapat diverifikasi datanya sehingga dapat mengikuti Sekolah Rakyat,” kata Asren didampingi Sekretaris Dinas Sosial Fahrizal Nasution,Kabid Linjamsos Halimatus Sakdiah,Kabid Rehsos Santer Ginting,Kabid Dayasos Parlin Hutagaol,Kabid Penangan Bencana Yuswin Ramadhan Lubis.
Realisasi Sekolah Rakyat di Sumut tahun ini sudah terbangun sebanyak 6 dengan jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 25, dan jumlah siswa sebanyak 625. Adapun lokasinya di Medan ada dua, yakni Sentra Bahagia Kemensos RI dan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Di Kabupaten Deliserdang di Sentra Insyaf Kemensos RI, di Kota Tebingtinggi, Kampus V UIN- Sumut, Kota Padangsidimpuan, Kompleks SMKN Pertanian Padangsidimpuan dan di Kabupaten Tapanuli Selatan di Eks BLK Kabupaten Tapanuli Selatan.
“Tahun 2026 kita sudah merencanakan untuk membangun 5 Sekolah Rakyat berlokasi di Medan, Deliserdang, Serdangbedagai, Padangsidimpuan Tapanuli Selatan,” ujarnya.
Percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dapat mengatasi permasalahan kemiskinan di Indonesia, berdasarkan data jumlah penduduk miskin ekstrem per September 2024 sebanyak 3,17 juta atau 1,13%. Sebanyak 74,51% kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan SD ke bawah. Sebanyak 40,66% kepala rumah tangga miskin ekstrem berusia produktif yakni 30-49 tahun.
“Angka putus sekolah di Indonesia tahun ajaran 2023/2024 meningkat menjadi 78,468 anak. 86,34% anak Indonesia sudah duduk di bangku SMA,SMK, MA. Namun, 33,21% di antaranya putus sekolah. Sekolah Rakyat ini menjadi program pemerintah pusat yang kita dukung sepenuhnya sejalan dengan visi dan misi Gubernur Sumut,ungkap Asren.
Turut hadir Sekretaris Dinsos Sumut Fahrizal Nasution, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Halimatus Sakdiah, Kabid Penanganan Bencana M Yuswin Ramadhan Lubis,
