Gubernur Bobby Nasution bermasalah Bupati/Wali Kota saat penuearahan bantuan DBH di Aula Raja Inal Siregar Kantor Gubernur.(Foto : Istimewa)
Medan I membaranews.com
Gubernur Sumut Bobby Nasution menyerahkan utang Dana Bagi Hasil (DBH) Pemprov Sumut ke Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.674 Miliar. Utang ini merupakan sebagian DBH dari tahun 2023-2024.
Ini bentuk komitmen Bobby Nasution untuk menyelesaikan utang DBH kepada Kabupaten/Kota. Penyaluran DBH diharapkan dapat memperlancar pembangunan dan program pemerintah di kabupaten/kota. Selain itu juga memperkuat sinergi dan kolaborasi pemerintah pusat, Pemprov dan Pemkab/Pemko.
“Dengan disalurkannya bantuan DBD maka pemerintah daerah bisa menyelesaikan pembayaran ke pihak ketiga, yang sebelumnya tertunda, memperlancar program-program pemerintah, program pusat, Pemprov dan kabupaten/kota,” kata Bobby saat penyerahan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut,Medan, Jumat (8/8/2025).
Total utang Pemprov Sumut dalam bentuk DBH dari tahun 2023-2024 sekitar Rp.2,2 Triliun (Rp.295 M tahun 2023 dan Rp1,8 Ti 2024). Pemprov Sumut berkomitmen akan menyelesaikan pembayaran utang ini tahun 2025.
“Total semua utang Pemprov ke daerah sekitar Rp.3,5 T (termasuk DBH 2025) dan kita berkomitmen akan menyelesaikan ini di tahun ini sehingga kita bisa bekerja bisa lebih bersinergi lagi, makin kompak, bersama-sama membangun Sumut,” kata Bobby.
Walau begitu, tidak seluruh kabupaten/kota akan menerima penyaluran DBH 100% untuk periode kali ini. Sebagian kabupaten/kota akan menerima dengan metode beberapa termin karena belum memenuhi beberapa indikator.
Penyaluran tidak penuh 100% atas pertimbangan, seperti kepatuhan dalam sisi perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD dan RKPD), dukungan pada program nasional dan provinsi, pencapaian indikator makro, pelaporan hasil evaluasi dan inovasi pembangunan daerah. Selain itu penilaian terhadap sisi keuangan seperti penetapan Perda APBD, mandatory spending, kesesuaian program dan dukungan terhadap program pusat serta provinsi.
“Kami bukan menahan, pemerintahan itu berjenjang, bapak/ibu sekalian (kepala daerah) punya program sendiri, ada juga program provinsi, ada juga program pusat yang harus kita kerjakan dan ada beberapa daerah yang belum memberikan dukungan penuh,” kata Bobby. (Rul/R)
