membaranews.com (Bali)
Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah menyampaikan pemikirannya dalam pengelolaan bidang pertambangan terutama dalam menangani persoalan kegiatan pertambangan ilegal.
Berbekal pengalaman praktek tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal (Madina ) Provinsi Sumatera Utara , Musa Rajekshah memandang perlunya pola bapak angkat dan plasma diterapkan.
“Pola bapak angkat dan plasma sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di sektor kelapa sawit,” kata Musa Rajekshah akrab disapa Ijeck.
Ijeck menyampaikan pemikirannya pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Discovery Kartika Plaza Bali,Selasa (10/5/2022).
Rakernas APPSI fokus membahas pencermatan efektivitas pengelolaan Minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba,dampaknya bagi pembangunan ekonomi daerah.Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM menjadi narasumber.
Ijeck menegaskan,masalah tambang emas sudah mencemari lingkungan, aliran sungai dulunya banyak dipakai masyarakat , sudah tidak bisa digunakan lagi karena keruh akibat kerukan tanah. “Ini menjadi PR untuk Sumut dan juga untuk kita semua,” ujar Ijeck.
Persoalannya kata Ijeck, bagaimana masyarakat bisa diberdayakan menjadi penambang resmi. Dibelakang penambang liar sudah pasti ada oknum tertentu ingin memperkaya diri.
Kita menyarankan agar masyarakat terbantu dan lingkungan terjaga bagaimana kalau dibuat sistem ayah angkat seperti yang diterapkan pada perkebunan plasma. Apakah di tambang bisa kita lakukan seperti ini juga,” sebut Ijeck.
Pola kemitraan bapak angkat dan anak angkat di bidang perkebunan kelapa sawit untuk membangun dan membina perkebunan rakyat dengan teknologi maju. Pola kemitraan ini dirasakan telah berhasil meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan sebagai peserta plasma.
Ijeck berharap ada sanksi tegas terhadap penambang ilegal sehingga punya efek jera.
Ketua APPSI Anies Baswedan mengatakan, masalah Minerba perlu dibahas serius bersama pakar sebagai masukan ke pemerintah pusat.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pemerintah daerah melaksanakan enam hal dalam. mengawal pembangunan berkelanjutan.
Yakni, memilii visi diterjemahkan ke dalam tujuan jelas ; berani mengambil risiko ; melakukan inovasi ; mendinamisasi birokrasi/organisasi dan kolaborasi dengan multipihak ; anggaran fokus kepada hasil ; kemitraan efektif antara sektor publik, swasta.
Wapres mengingatkan pemerintah daerah mampu mengambil kebijakan lebih dekat kepada aspirasi rakyat dengan menerapkan prinsip “mission economy”.Yakni, mengubah paradigma dari sekadar menata (order) menjadi melayani/memenuhi (deliver) kebutuhan rakyat, termasuk membangun interaksi dengan pemangku kepentingan.(Rul)
