membaranews.com (Medan)
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mendorong Kabupaten/Kota mempercepat penyerapan anggaran daerah guna memacu pertumbuhan ekonomi Sumut.
Saat ini angka pertumbuhan ekonomi sudah 3,90%. Selama pandemi, pertumbuhan ekonomi terganggu bahkan sempat di posisi minus. Pandemi mengakibatkan berkurangnya investasi masuk ke daerah ini.
“Cara meningkatkannya dengan mempercepat serapan anggaran,” kata Edy Rahmayadi pada Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD Kabupaten/Kota dan pembangunan infrastuktur di Hotel Santika Dyandra Medan, Selasa (31/5/2022).
“Paksakan penyerapan dengan segera, kalau tidak maka di masyarakat tidak ada uang, nanti terjadi deflasi, kita repot,” tegas Edy hadir bersama Wakil Gubernur Musa Rajekshah.
Hingga Mei 2022, serapan anggaran daerah seluruh Kabupaten/Kota di Sumut sekitar 19,06%. Kabupaten/Kota tertinggi penyerapan anggaran belanjanya antara lain Kota Tanjungbalai, Tapanuli Tengah, Serdangbedagai.
Edy menyayangkan masih ada Kabupaten/Kota anggaran belanjanya baru 10%. “Harusnya sudah 50%, ini masih ada yang 10%, ” ungkapnya.
Menurut Edy,untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, diperlukan sinergi semua pihak. Jika tidak sinergi pertumbuhan ekonomi tidak akan meningkat.
Karena itu, Bupati/Walikota tanpa ikut menyertakan Forkopimda, omong kosong bisa berjalan dengan baik,” tegas Edy.
Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak meyakinkan, Pemda tidak perlu takut melakukan penyerapan anggaran. Kepolisian akan melakukan pendampingan kepada Pemda bagaimana meningkatkan penyerapan.
Kapolda menjamin tidak ada aparat penegak hukum yang menakut-nakuti. “Tidak boleh takut melakukan penyerapan anggaran, yang penting tidak ada niat”,ujar Kapolda.
Namun bagaimanapun tergantung niat. Tidak bisa dikamuflasi. Jadi paling pertama kita hapus adalah niat,” kata Kapolda.
Untuk mempercepat realisasi APBD, Kepala Perwakilan BPK Sumut Eydu Oktain Panjaitan memaparkan beberapa strategi bisa dilakukan Pemda. Diantaranya memberikan bimbingan penggunaan APBD secara efektif dan efisien.
Selain itu meningkatkan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam pengendalian kualitas belanja. Pemanfaatan implementasi transaksi non tunai dalam pelaksanaan pendapatan dan belanja.
Kemudian peningkatan kompetensi pelaksana level PPK, PPTK, Bendahara dalam pengendalian APBD, ” ujar Eydu.
Kepala BPKP Perwakilan Sumut Kwinhatmaka menekankan Pemda mengedepankan produk dalam negeri sesuai instruksi Presiden agar usaha lokal bisa bangkit dan meningkatkan perputaran uang di daerah.
Berdasarkan catatan pemerintah pusat, diperkirakan ada Rp.400 Triliun anggaran digunakan untuk membelanjakan produk dalam negeri. Sekitar Rp.200 Triliun berasal dari belanja Pemda.
Kejati Sumut akan mendorong Kejari Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan Pemda guna meningkatkan penyerapan anggaran.
“Saya minta Kejari melaporkan serapan anggaran , laporkan terus, itu fungsi kita sebagai Forkopimda,” kata Idianto.
Hadir Pangdam I Bukit Barisan Achmad Daniel Chardin, Forkopimda Kabupaten/Kota.(Rul)
