membaranews.com.(Medan)
Nelayan kecil di Belawan Kita Medan menjerit karena BBM solar mereka butuhkan untuk melaut harganya “selangit” seiring kebijakan pemerintah menaikan harga BBM.
Ironisnya, para nelayan kecil tak pernah merasakan mendapat BBM solar bersubsidi yang saat ini harganya ditetapkan pemerintah sebesar Rp.6.800 per liter.
BBM solar diperoleh nelayan untuk melaut, didapat dari pedagang pengecer dengan harga Rp.9.500 per liter. Bahkan saat harga solar masih Rp.5.150, nelayan mendapatkan dengan harga Rp.7.500. Setiap pergi melaut, nelayan membutuhkan solar rata-rata antara 10 – 30 liter.
Ini terungkap dari pertemuan Ombudsman RI Perwakilan Sumut dengan para nelayan yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kota Medan yang diinisiasi oleh Fitra dan Perkumpulan Inspiratif di RM Permata Nusantara di Belawan, Jumat (16/9/2022).
Hadir pada pertemuan tersebut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar bersama Kepala Keasistenan Pemeriksaan James Marihot Panggabean, Direktur Fitra Irfan Hamdani Hasibuan, Wulan dari Perkumpulan Inisiatif, Ketua KNTI Kota Medan Isa Basir dan sejumlah perwakilan nelayan.
Dalam pertemuan tersebut , perwakilan nelayan diantaranya Ahmad Aji, Syafarudin dan Herman menyampaikan, nelayan kecil tidak menikmati BBM solar bersubsidi. Untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi sangat rumit dan sulit.
Untuk bisa mendapat BBM bersubsidi, nelayan harus menunjukan surat rekomendasi pengisian BBM bersubsidi dari Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Pemko Medan ke SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan). Rekomendasi bisa didapat jika nelayan telah memiliki “Pass Kecil” atau surat izin kapal tangkap dengan kapasitas 1 – 10 GT dari DPKP.
“Nelayan banyak tidak paham mengurusnya, jaraknya jauh. Harus ke DPKP di Medan atau ke Balai Perikanan di Medan Labuhan. Masa berlaku surat rekomendasi juga singkat.Jadi nelayan harus bolak balik mengurusnya jika ingin mendapat BBM bersubsidi, kan repot.
“Waktu kita di darat tidak banyak, dan sosialisasi tentang ini juga tidak ada dari pemerintah,” kata Ahmad Aji.
Saat ini, kata Ahmad kondisinya semakin parah, karena SPBN yang ada di Bagan Deli Belawan sudah tutup, tidak lagi melayani pembelian BBM subsidi dari nelayan.
“Tapi anehnya, solar bersubsidi tetap beredar di pasaran dan dibeli nelayan dengan harga Rp.9.500 per liter dari pedagang pengecer.
Kami menduga masalah BBM ini sarat permainan, yang menderita nelayan,” ucap Ahmad.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan nelayan terkait kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
Ombudsman akan mengkaji permasalahan ini dan menyurati Pemko Medan segera membuka kantor unit pelayanan DPKP di Belawan serta melakukan sosialisasi terkait syarat-syarat pengurusan izin kapal, surat rekomendasi pengisian BBM dan lainnya.
DPKP harus buka kantor unit layanannya di Belawan, karena nelayan di Medan kebanyakan tinggal di Belawan. Jadi nelayan tak jauh mengurus surat-surat perizinan dan dokumen lainnya. “Pemerintah harus hadir melayani masyarakat,” ujar Abyadi.
Di kantor unit layanan / nanti, lanjut Abyadi, harus memberikan layanan sesuai standar pelayanan publik, seperti harus jelas dituliskan jenis layanan apa saja yang diberikan, berapa biayanya, dan berapa lama waktu pengurusannya. Ini semua harus disosialisasikan ke masyarakat nelayan,ujarnya.
Terkait BBM bersubsidi tak pernah didapatkan nelayan kecil di Belawan serta masalah telah tutupnya SPBN di Bagan Deli Belawan, Ombudsman akan mempelajari dengan melakukan koordinasi ke Pemko Medan, Pertamina dan SKK Migas.
“Masalah ini perlu dilakukan penelusuran lebih dalam. Kenapa nelayan tak bisa mendapatkan BBM bersubsidi secara langsung dari SPBU dan SPBN, sementara BBM bersubsidi beredar dipasaran tapi harus dibeli nelayan dari pedagang pengecer dengan harga yang tinggi,” ujar Abyadi.
“Perlu juga dilakukan penelusuran, sebenarnya alokasi kouta BBM bersubsidi untuk nelayan di Belawan berapa besar dari SKK Migas, berapa besar yang terserap dan melalui perusahaan apa disalurkan. Kemudian SPBN di Belawan yang tutup itu apakah masih tetap mendapat kouta BBM bersubsidi dan kemana disalurkan.
“Ini semua baru bisa terjawab jika kita sudah bertemu dengan pihak Pertamina dan SKK Migas,” tegas Abyadi.
Sebelumnya, informasi yang disampaikan nelayan, SPBN yang berada di Bagan Deli memperoleh kouta BBM solar bersubsidi sebesar 32 ton, dalam 2 hari langsung habis.
Tetapi BBM bersubsidi dari SPBN juga tidak bisa didapatkan karena nelayan tidak bisa menunjukkan surat rekomendasi pengisian BBM bersubsidi dari Dinas Kelautan dan Perikanan.
Menurut nelayan, mereka telah beberapa kali mengajukan protes karena BBM bersubsidi dari SPBN hanya dinikmati para pengusaha yang memiliki kapal tangkap ikan diatas 20 dan 30 GT. (AVID/Rel)
