membaranews.com (Medan)
Wali Kota Medan Bobby Nasution menegaskan, untuk memajukan pembangunan Kota Medan, perlu kolaborasi yang kuat terutama bidang pekerjaan umum dan perumahan.
Pemko Medan siap membangun kerjasama dengan perwakilan Kementerian PUPR di Sumut termasuk Pemprov Sumut sehingga pembangunan berjalan dengan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya.
“Membangun Kota Medan perlu kolaborasi yang kuat. Tolong hilangkan ego sektoral kita, tidak ada menjadi superhero.Kerhasilan tugas berkat tim yang kuat.
“Saya mengharapkan kerjasamanya,” kata Wali Kota Medan Bobby Nasution saat memimpin Rapat Sinkronisasi Program/Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum TA 2022 di Balai Kota Medan, Kamis (10/3/2021).
Selain Asisten Ekbang Setdako Medan Khairul Syahnan dan OPD terkait di lingkungan Pemko Medan, Rapat dihadiri perwakilan dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan (BBPJN) Sumut,Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumut, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (SDACKTR) Sumut.
Dalam rapat dilakukan pemaparan tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR TA 2022 yang masuk wilayah Kota Medan. Kegiatan dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air yang masuk Kota Medan sekitar Rp.113,4 Miliar, Direktorat Jenderal Bina Marga sekitar Rp.7,2 Miliar, Direktorat Jenderal Cipta Karya Rp.69 Miliar, Direktorat Jenderal Perumahan Rp.149 Miliar.
Jadi total proyek bidang pekerjaan umum masuk Kota Medan tahun 2022 sebesar Rp.338,6 Miliar.
“Ada beberapa usulan Pemko Medan sudah dimasukkan tapi belum ditindaklanjuti. Salah satunya yang diusulkan ke Direktorat Jenderal Bina Marga yakni pembangunan fly over senilai Rp.250 Miliar tapi yang dianggarkan baru Rp.5,8 Miliar,” kata Bobby
Bobby mengatakan, pembangunan fly over di Pondok Kelapa (Manhanttan) dan sudah dipresentasikan tahun lalu, termasuk usulan desainnya. Tapi saat rapat dengan Gubernur Sumut beberapa hari lalu,desain yang disampaikan masih yang lama serta munculnya persoalan pembebasan lahan.
“Ini yang kami sayangkan, sebab saat pembahasan terakhir tahun lalu, persoalan pembebasan lahan tidak ada dibicarakan, hanya soal desain fly over. Ditambah lagi Pak Menteri sudah mengatakan fly over dibangun tahun ini dihadapan Pak Dirjen,” ujar Bobby kecewa.
Selain fly over, Bobby juga ingin mengetahui seperti apa perbaikan jalan-jalan nasional yang ada di Kota Medan. “Apabila tidak jelas perbaikannya, kami sudah minta melalui Kadis PU Kota Medan untuk diberikan pelimpahan wewenang kepada kami untuk bisa atau merawat beberapa ruas jalan nasional. Jangan nanti kondisinya sudah rusak, baru dilimpahkan kepada kami. Tentunya anggaran untuk memperbaikinya akan lebih besar lagi,” uajr Bobby.
Selain jalan, Bobby juga berharap adanya pelimpahan wewenang terhadap pembenahan beberapa alur sungai. Salah satunya, perbaikan dinding Sungai Denai di Jalan Seksama Gg Raja Aceh yang telah dikerjakan BWS Sumatera II. Tak lama setelah diperbaiki rusak, tapi masih bisa dilalui warga. Tapi pasca banjir, dinding sungai hancur dan warga tak dapat lagi melintas.
Karena itu, harus diberikan pelimpahan wewenang sehingga Pemko Medan dapat membantunya. Dengan terputusnya Jalan Seksama Gg Raja Aceh itu, Pemko Medan yang disalahkan masyarakat, bukan BWS Sumatera II,tegas Bobby.(Rul)
